Gunungkidul, voicejogja.com – Di sejumlah wilayah Gunungkidul, persoalan air, ekonomi desa, hingga ketimpangan masih menjadi bagian dari keseharian warga. Di tengah potensi besar yang dimiliki, kebutuhan akan percepatan pembangunan terasa semakin mendesak.
Langkah itu kini dibawa langsung ke tingkat nasional. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul membuka ruang sinkronisasi dengan pusat agar pembangunan di kawasan selatan Yogyakarta bisa bergerak lebih cepat dan tepat sasaran.
Pertemuan antara Wakil Bupati Gunungkidul, Joko Parwoto, dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, berlangsung di Kantor Bappenas, Jakarta. Fokusnya adalah menyelaraskan program daerah dengan kebijakan nasional.
Baca Juga: Gunungkidul Siaga Kemarau, Perkuat Ketahanan Pangan
Menjawab Persoalan Dasar Warga
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu mendasar disampaikan sebagai prioritas. Ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, serta hilirisasi desa menjadi titik tekan yang diusulkan.
Sebagai bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Gunungkidul memiliki posisi strategis di kawasan selatan. Potensi pariwisata dan agro-maritim menjadi kekuatan, namun masih membutuhkan dukungan kebijakan yang lebih terarah.
Penguatan desa mandiri dan pemberdayaan UMKM lokal juga menjadi perhatian. Model pengentasan kemiskinan berbasis kawasan diharapkan mampu menekan ketimpangan ekonomi yang masih dirasakan sebagian masyarakat.
Air dan Pertanian Jadi Kunci
Kebutuhan air menjadi salah satu isu paling krusial di Gunungkidul. Saat musim kemarau datang, beberapa wilayah masih menghadapi keterbatasan pasokan air bersih.
Untuk itu, pengembangan embung dan perluasan jaringan air baku diusulkan sebagai solusi jangka panjang. Penguatan pertanian lahan kering dengan dukungan teknologi juga menjadi bagian dari strategi.
Langkah ini tidak hanya menjawab kebutuhan dasar, tetapi juga membuka peluang bagi keberlanjutan sektor pertanian di kawasan selatan Jogja.
Pariwisata dan Akses Jadi Penggerak Ekonomi
Potensi pantai selatan kembali menjadi sorotan dalam pembahasan. Kawasan ini dinilai memiliki daya tarik besar, namun masih membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai.
Konektivitas menuju pusat ekonomi dan destinasi wisata menjadi kebutuhan mendesak. Dengan akses yang lebih baik, manfaat ekonomi diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat lokal.
Pendekatan ini menempatkan pariwisata bukan sekadar destinasi, tetapi sebagai penggerak ekonomi kawasan.
Menuju Locus Prioritas Nasional
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berharap dukungan Bappenas tidak hanya berhenti pada diskusi, tetapi berlanjut dalam bentuk asistensi konkret. Penyusunan program berbasis data, termasuk penanganan stunting, menjadi bagian dari langkah tersebut.
Baca Juga: PU DIY Tinjau Infrastruktur Gunungkidul
Optimalisasi pembiayaan melalui Dana Alokasi Khusus tematik dan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha juga menjadi opsi yang disiapkan.
Rachmat Pambudy menyambut baik usulan tersebut dan menekankan pentingnya perencanaan yang berbasis data akurat. Sinergi lintas kementerian diharapkan mampu mendorong pembangunan yang lebih efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Di tengah upaya ini, harapan besar muncul agar Gunungkidul dapat masuk dalam prioritas pembangunan nasional. Bagi Jogja, langkah ini bukan sekadar status, tetapi jalan untuk memastikan bahwa pertumbuhan dan kesejahteraan benar-benar menjangkau hingga kawasan selatan. (Oi)
