Kulon Progo, Voicejogja.com – Di banyak sudut desa, mimpi bekerja ke luar negeri masih menjadi harapan bagi keluarga. Namun di balik itu, risiko perdagangan orang dan penyalahgunaan dokumen terus mengintai.
Lima kalurahan di Kulon Progo kini bergerak lebih awal, memperkuat perlindungan pekerja migran dari akar komunitas.
Langkah ini ditandai dengan pengukuhan lima kalurahan sebagai Desa Binaan Imigrasi di Aula Kalurahan Triharjo, Kapanewon Wates, Kamis (23/4/2026). Program ini diiringi penyuluhan hukum terpadu yang melibatkan aparatur desa dan masyarakat.
Kalurahan yang menjadi pionir meliputi Triharjo, Karangwuni, Hargorejo, Hargomulyo, dan Sindutan. Dari wilayah inilah upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) diperkuat secara langsung.
Perlindungan Dimulai dari Desa
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi DIY, Junita Sitorus, menegaskan bahwa banyak kasus berawal dari kurangnya pemahaman prosedur resmi bekerja di luar negeri.
“Banyak WNI menjadi korban penyiksaan atau bekerja tidak sesuai visa karena terbujuk calo,” ujarnya.
Sejak 2023, Imigrasi mencatat penanganan korban yang berangkat secara ilegal dengan dokumen tidak sesuai peruntukan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya edukasi yang menjangkau hingga level desa.
Melalui Desa Binaan Imigrasi, jarak antara layanan negara dan warga dipangkas. Informasi menjadi lebih dekat, dan potensi risiko bisa dikenali lebih awal.
Peran Pimpasa dan Deteksi Dini
Program ini juga menghadirkan Petugas Imigrasi Pembina Desa atau Pimpasa. Mereka akan ditempatkan di setiap desa binaan untuk bekerja bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas.
Fokusnya tidak hanya pada sosialisasi, tetapi juga deteksi dini praktik pencaloan paspor. Edukasi tentang migrasi aman, tertib, dan prosedural menjadi bagian penting dalam keseharian warga.
Langkah ini diharapkan mampu membangun kesadaran kolektif, bahwa keamanan bekerja di luar negeri dimulai dari keputusan yang tepat sejak di kampung halaman.
Harapan Kulon Progo untuk Jadi Percontohan
Sekretaris Daerah Kulon Progo, Triyono, menyampaikan bahwa program ini bukan sekadar kegiatan seremonial. Ada harapan agar manfaatnya benar-benar dirasakan warga.
Ia menekankan pentingnya keberlanjutan program, penguatan sinergi antar pihak, serta menjadikan Kulon Progo sebagai model bagi wilayah lain.
“Masyarakat harus memiliki literasi imigrasi yang baik agar kemajuan wilayah tidak dibarengi dengan meningkatnya risiko kriminalitas,” tegasnya.
Upaya ini juga membuka peluang bagi Kulon Progo untuk memperkuat perlindungan pekerja migran dari hulu. Ketika desa memiliki pengetahuan yang cukup, risiko eksploitasi bisa ditekan sejak awal.
Ruang-ruang edukasi seperti ini menjadi penting, bukan hanya untuk mencegah kejahatan, tetapi juga menjaga harapan keluarga tetap aman saat merantau ke luar negeri.(Oi)
Sumber: Kominfo Kulon Progo
