Yogyakarta, Voicejogja.com – Di tengah arus informasi global yang ramai membicarakan konflik antarnegara, Yogyakarta menyimpan kisah perlawanan yang tak kalah kuat dari masa lalu. Dari kota budaya ini lahir sosok pemimpin yang menjadikan harga diri dan kedaulatan sebagai pijakan utama kepemimpinan.
Ia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono II, penguasa Keraton Ngayogyakarta yang dikenal keras, berani, dan tak mudah tunduk pada tekanan kekuatan kolonial. Semangatnya sering dirangkum dalam falsafah Jawa “sedumuk bathuk sanyari bumi”, keyakinan bahwa kehormatan dan tanah sejengkal pun patut dipertahankan.
Tumbuh di Tengah Suasana Perjuangan
Sri Sultan Hamengkubuwono II lahir dengan nama Raden Mas Sundoro pada 7 Maret 1750. Ia merupakan putra Sultan Hamengkubuwono I dan Gusti Kanjeng Ratu Kadipaten.
Masa kecilnya tidak berlangsung dalam ketenangan istana. Saat itu, ayahnya masih bergerilya melawan VOC dalam Perang Suksesi Jawa III. Lingkungan yang penuh tekanan militer membuat Mas Sundoro tumbuh dengan disiplin dan kewaspadaan tinggi.
Sejak usia muda ia telah akrab dengan strategi perang dan dinamika politik kekuasaan. Pengalaman ini kelak membentuk karakter kepemimpinannya yang keras dalam menjaga kedaulatan Yogyakarta.
Putra Mahkota yang Menolak Dominasi Eropa
Ketika diangkat menjadi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom, Mas Sundoro mulai menunjukkan sikap kritis terhadap dominasi bangsa Eropa.
Ia memandang berbagai protokol yang dipaksakan VOC sebagai bentuk pelemahan martabat keraton. Dalam periode ini pula ia memperkuat sistem pertahanan Yogyakarta dengan membangun Benteng Baluwerti yang mengelilingi keraton.
Benteng tersebut dilengkapi parit pertahanan dan dirancang sebagai simbol bahwa Yogyakarta memiliki kedaulatan yang harus dijaga.
Pembangunan itu juga menjadi respons terhadap keberadaan benteng VOC di depan keraton yang kemudian dikenal sebagai Benteng Vredeburg.
Naik Takhta dan Memimpin di Masa Penuh Tekanan
Raden Mas Sundoro naik takhta pada 2 April 1792 dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono II.
Masa pemerintahannya berlangsung di tengah perubahan besar dalam politik kolonial. Berbeda dengan pendekatan diplomatis ayahnya, HB II memilih sikap lebih tegas terhadap kebijakan kolonial yang dianggap merendahkan posisi Sultan.
Ia menolak perubahan tata cara penyambutan pejabat Belanda yang diusulkan Herman Willem Daendels. Penolakan ini memicu konflik politik yang membuat posisinya di takhta beberapa kali digoyang oleh kekuatan kolonial.
Dalam sejarah Keraton Yogyakarta, HB II tercatat sebagai satu-satunya Sultan yang naik takhta hingga tiga kali.
Tiga Kali Naik Tahta
Periode pertama pemerintahannya berlangsung pada 1792–1810 hingga akhirnya dipaksa turun oleh Daendels.
Ketika Belanda kehilangan kekuasaan di Jawa setelah Inggris datang pada 1811, HB II kembali mengambil alih takhta. Namun masa ini tidak berlangsung lama karena pecahnya peristiwa Geger Sepehi pada 1812.
Serangan Inggris terhadap Keraton Yogyakarta dipimpin Thomas Stamford Raffles. Pasukan yang menyerbu sebagian besar merupakan tentara Sepoy dari India, yang dalam lidah Jawa disebut “Sepehi”.
Serangan mendadak pada dini hari berhasil menembus pertahanan Baluwerti dan membuat keraton jatuh ke tangan Inggris. HB II kemudian ditangkap dan diasingkan ke Pulau Pinang serta Ambon.
Setelah bertahun-tahun menjalani pengasingan, ia dipulangkan pada 1824 dan kembali memimpin Yogyakarta hingga wafat pada 3 Januari 1828.
Penjarahan Naskah Keraton
Kejatuhan keraton dalam Geger Sepehi membawa dampak budaya yang besar bagi Yogyakarta.
Thomas Stamford Raffles bersama asistennya John Crawfurd membawa puluhan gerobak berisi manuskrip keraton. Naskah-naskah tersebut berisi babad, hukum adat, silsilah kerajaan, hingga ajaran kepemimpinan Jawa.
Banyak manuskrip itu dibawa ke Kalkuta sebelum akhirnya berada di Inggris dan kini menjadi bagian dari koleksi perpustakaan besar seperti British Library.
Bagi Keraton Yogyakarta, kehilangan manuskrip tersebut dipandang sebagai kehilangan ruh pengetahuan yang selama berabad-abad menjadi panduan kepemimpinan.
Yogyakarta di Tengah Badai Politik Dunia
Masa pemerintahan HB II berlangsung ketika dunia sedang mengalami perubahan besar akibat Perang Napoleon di Eropa.
Belanda berada di bawah pengaruh Prancis, sementara Inggris berusaha merebut wilayah kolonial Belanda di berbagai tempat, termasuk Jawa.
Perubahan kekuasaan kolonial ini membuat Yogyakarta berada di tengah tarik-menarik kepentingan global. Dalam situasi seperti itu, HB II tetap berusaha mempertahankan otonomi keraton.
Dukungan Tokoh Keraton dan Prajurit Langenkusumo
Dalam menghadapi tekanan kolonial, HB II tidak berdiri sendiri.
Ia didukung sejumlah tokoh penting di lingkungan keraton, termasuk Pangeran Dipokusumo yang berperan sebagai panglima perang serta beberapa kerabat kerajaan yang setia menjaga wibawa keraton.
Keraton juga memiliki korps prajurit wanita Langenkusumo, pasukan elite yang dikenal terampil berkuda dan menggunakan senjata.
Keberadaan pasukan ini menunjukkan bahwa pertahanan Yogyakarta pada masa itu melibatkan berbagai unsur masyarakat keraton.
Warisan Keberanian dari Keraton Yogyakarta
Selain dikenal sebagai pemimpin yang keras terhadap penjajah, HB II juga meninggalkan warisan dalam bidang pembangunan dan kebudayaan.
Ia terlibat dalam pengembangan arsitektur keraton, pembangunan pesanggrahan seperti Rejawinangun dan Giri Peni, serta memberi perhatian pada penulisan manuskrip Jawa.
Dalam ingatan sejarah Yogyakarta, HB II dikenang sebagai Sultan Sepuh, pemimpin yang kembali ke takhta pada usia senja dan tetap mempertahankan sikap teguh terhadap kedaulatan keraton.
Semangat yang ia tunjukkan memperlihatkan bagaimana Yogyakarta tidak hanya tumbuh sebagai pusat budaya, tetapi juga sebagai ruang sejarah yang menyimpan jejak keberanian menjaga martabat dan identitasnya.(Oi/Supriyadi)
