Bantul, Voicejogja.com – Mengurus administrasi kini tak lagi harus selalu antre panjang. Di Bantul, harapan itu perlahan menjadi nyata melalui penguatan layanan digital yang lebih terintegrasi dan mudah diakses warga.
Upaya ini bukan sekadar soal teknologi, tetapi tentang bagaimana layanan publik bisa hadir lebih cepat, aman, dan relevan bagi kebutuhan masyarakat, sebuah arah penting bagi masa depan Yogyakarta yang semakin digital.
Menyatukan Sistem, Mengurangi Sekat
Komitmen tersebut mengemuka dalam Forum Kolaborasi SPBE yang digelar di Mandhala Saba Madya, Kompleks Parasamya I, Bantul.
Forum ini menjadi ruang untuk menyamakan persepsi antar perangkat daerah sekaligus memperkuat sinergi dalam pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Isu yang mengemuka cukup mendasar: masih adanya aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri, potensi duplikasi sistem, hingga belum terintegrasinya layanan secara menyeluruh.
Arah Baru Pemerintahan Digital
Wakil Bupati Bantul, Aris Suharyanta, menegaskan bahwa SPBE adalah langkah strategis menuju layanan publik yang lebih cepat dan efisien.
“SPBE atau pemerintahan digital merupakan upaya strategis untuk menghadirkan layanan publik yang cepat, mudah, dan terintegrasi,” ujarnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan masih ada, mulai dari perbedaan pemahaman hingga sistem yang belum terhubung.
Jika tidak ditangani, kondisi ini berpotensi menimbulkan inefisiensi anggaran dan melemahkan keamanan informasi.
Kolaborasi Jadi Kunci
Forum ini juga menghadirkan pandangan dari Center for Digital Society Universitas Gadjah Mada, yang membahas arah kebijakan hingga tata kelola SPBE ke depan.
Bantul bahkan mendapat kepercayaan sebagai lokus piloting nasional dalam pengukuran kepuasan layanan digital.
Posisi ini membuka peluang sekaligus tanggung jawab untuk memastikan kualitas layanan benar-benar dirasakan masyarakat.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bantul, Bobot Ariffi’ Aidin, menekankan pentingnya kerja bersama dalam membangun sistem digital.
“Pembangunan layanan digital tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri,” ujarnya.
Tanpa kolaborasi, layanan berisiko berjalan parsial dan tidak memberikan manfaat optimal bagi warga.
Dampak Nyata bagi Warga
Sejumlah layanan digital mulai diimplementasikan, seperti administrasi kependudukan melalui dukcapil online serta layanan retribusi melalui e-retribusi.
Ke depan, pengukuran kepuasan layanan digital akan diperluas ke berbagai sektor pelayanan publik lainnya.
Bagi warga Bantul dan Yogyakarta secara luas, langkah ini menjadi fondasi penting menuju layanan yang lebih transparan, efisien, dan responsif.
Di tengah perkembangan kota yang semakin dinamis, integrasi layanan digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan.
Penutup
Transformasi digital di Bantul menunjukkan bahwa perubahan tidak selalu datang dari hal besar, tetapi dari keberanian menyatukan sistem dan cara kerja.
Bagi Jogja, langkah ini menjadi penanda bahwa masa depan layanan publik tidak hanya lebih cepat, tetapi juga lebih dekat dengan warganya.(Oi)
Sumber: bantulkab.go.id
