Yogyakarta, VoiceJogja.com – Bayangan hitam di jalan sunyi pedesaan Jawa pada masa lalu tak selalu berarti ancaman semata. Di balik cerita tentang garong dan begal yang menakutkan, tersimpan ironi sejarah tentang bagaimana keamanan dijaga ketika negara belum benar-benar hadir. Sebuah kisah kelam, sekaligus cermin rapuhnya keadilan sosial di masa kolonial.
Bagi warga Jawa di masa penjajahan Belanda, istilah garong dan begal bukan sekadar sebutan bagi pencuri jalanan. Kata-kata itu memuat rasa takut, tetapi juga menyimpan lapisan makna sosial yang rumit. Garong dikenal sebagai perampok berkelompok yang kerap beraksi di pedesaan, merampas hasil panen atau barang dagangan.
Sementara begal merujuk pada pelaku penyerangan di jalan raya, menyergap pejalan kaki atau gerobak dagang saat senja menjelang malam.
Situasi ini tak bisa dilepaskan dari kondisi kolonial yang berlangsung berabad-abad. Eksploitasi tanah untuk komoditas seperti kopi, tebu, dan tembakau membuat desa-desa kehilangan ketahanan sosialnya.
Pajak tinggi dan kerja paksa dalam sistem cultuurstelsel menekan kehidupan petani, memicu kemiskinan sekaligus kekacauan. Ketika polisi modern belum dikenal, ruang aman di pedesaan menjadi barang langka.
Di tengah kekosongan itu, masyarakat Jawa mengenal pepatah lama: menangkap maling dengan maling. Praktik ini bukan kiasan, melainkan kenyataan. Para bupati dan priyayi lokal kerap merekrut jagoan (pemimpin kelompok begal) sebagai pengawal bayaran. Di Semarang pada 1867, puluhan jagoan disewa orang Eropa kaya untuk menjaga harta.
Di Madiun, Bupati Brotodiningrat memelihara jaringan weri yang berfungsi ganda sebagai penjaga desa, mata-mata, hingga penarik pajak tanpa upah tetap.
Garis antara penjahat dan penjaga keamanan pun menjadi kabur. Garong yang ditakuti di satu wilayah, bisa menjadi pelindung di wilayah lain. Budaya feodal Jawa ikut memperkuat praktik ini, ketika bangsawan memelihara jago sebagai perpanjangan tangan kekuasaan.
Pemerintah kolonial memilih beradaptasi, membiarkan urusan keamanan lokal dikelola dengan cara-cara informal yang penuh kompromi.
Dari konteks inilah muncul sosok-sosok legendaris seperti Kusni Kasdut. Lahir di Blitar, Kusni dikenal bukan hanya sebagai garong, tetapi juga mantan pejuang yang terlibat dalam peristiwa besar perlawanan rakyat. Naluri liarnya digunakan untuk merampas logistik tentara Jepang dan Belanda demi membantu para pejuang.
Bagi sebagian masyarakat, ia dipandang sebagai “Robin Hood” versi Jawa, mencuri dari penjajah untuk menolong yang tertindas. Namun bagi penguasa, ia tetap buronan berbahaya, simbol ambiguitas antara heroisme dan kriminalitas.
Seiring waktu, kekacauan yang terus berulang membuat pemerintah Belanda mulai menata ulang sistem keamanan. Sejak pertengahan abad ke-19, upaya pembentukan korps keamanan yang lebih terorganisir dilakukan, hingga lahir satuan opas pada akhir abad tersebut. Petugas mulai digaji agar tak lagi bergantung pada jasa pengawalan pribadi.
Di wilayah perkebunan seperti Blitar, ancaman garong dan begal sangat memengaruhi produksi. De Karanganjar Koffieplantage yang berdiri di lereng Gunung Kelud menjadi salah satu contoh bagaimana strategi lama tetap dipakai.
Karavan pengangkut kopi kerap menjadi sasaran, sehingga pengelola menyewa pengawal lokal untuk menjaga jalur distribusi. Peran mandor yang dipercaya mengelola keamanan bahkan bertahan lintas generasi.
Kini, perkebunan tersebut hadir sebagai destinasi wisata sejarah. Jejak masa lalu tentang garong dan begal tidak dihapus, melainkan dibaca ulang sebagai pelajaran.
Keamanan dijaga dengan pengelolaan yang lebih tertib, menjadi simbol komitmen keberlanjutan dari sebuah ruang yang pernah hidup di wilayah abu-abu antara kekuasaan dan perlawanan.
Bagi warga Jogja dan sekitarnya, kisah ini mengingatkan bahwa keamanan bukan sekadar soal aparat dan aturan. Ia lahir dari keadilan sosial, kehadiran negara, dan kepercayaan publik, pelajaran penting yang relevan hingga hari ini.
sumber berita: https://dekaranganjar.com/
