Gunungkidul, VoiceJogja.dom – Di tengah ruang fiskal yang makin menyempit, Daerah Istimewa Yogyakarta memilih tidak berhenti melangkah. Rakordal Pembangunan Daerah Triwulan IV Tahun 2025 menjadi ruang refleksi sekaligus penajaman strategi, bagaimana kreativitas pembiayaan dapat menjaga ritme pembangunan Jogja agar tetap adil dan berkelanjutan.
Ruang Pracimosono di Kompleks Kepatihan, Kamis (29/1/2026), menjadi saksi pertemuan penting yang tak sekadar membahas angka.
Pemerintah Daerah DIY mengumpulkan para pemangku kebijakan dalam Rakordal Triwulan IV 2025, membawa satu benang merah besar: creative financing sebagai jawaban atas menurunnya transfer dana pusat dan perubahan regulasi keuangan nasional.
Gambaran ekonomi DIY sendiri masih menunjukkan sinyal positif. Kepala Baperida DIY memaparkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan III 2025 mencapai 5,40 persen secara tahunan. Meski sedikit melandai dibanding triwulan sebelumnya, capaian ini tetap melampaui rata-rata pertumbuhan wilayah Jawa dan nasional.
Nilai Produk Domestik Regional Bruto pun terus bergerak, dengan angka harga berlaku sebesar Rp51,97 triliun dan harga konstan Rp32,71 triliun.
Namun, optimisme tersebut berjalan berdampingan dengan kewaspadaan. Inflasi tercatat di level 3,11 persen dengan kecenderungan meningkat, dipengaruhi dinamika jelang Lebaran dan cuaca ekstrem yang berdampak pada harga pangan.
Di sisi perdagangan, kinerja ekspor DIY Januari–November 2025 tumbuh 3,86 persen, sementara impor naik 1,67 persen, menandakan aktivitas ekonomi yang tetap bergerak.
Dari sisi tata kelola, kualitas pelaksanaan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah dinilai sangat baik dengan skor 91,54. Pendapatan daerah bahkan melampaui target, dengan realisasi mencapai 100,7 persen dan PAD menembus 102,58 persen.
Meski demikian, peta capaian antarwilayah menunjukkan cerita yang beragam. Sleman mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi, Kota Yogyakarta unggul dalam kualitas SDM namun masih bergulat dengan ketimpangan dan kualitas lingkungan, sementara Bantul aktif dalam paket lelang namun realisasi keuangannya paling rendah.
Kulon Progo menghadapi laju pertumbuhan paling lambat dan tingkat kemiskinan tertinggi, sedangkan Gunungkidul berada di persimpangan tantangan IPM dan risiko bencana, sekaligus menunjukkan kemajuan dalam inovasi pendapatan.
Gunungkidul menjadi contoh konkret bagaimana kreativitas fiskal dapat bekerja. Bupati Endah Subekti Kuntariningsih memaparkan perbaikan sistem retribusi pariwisata, termasuk pembenahan mekanisme dan penggantian petugas TPR.
Hasilnya terasa nyata. Hingga 27 Januari 2026, jumlah wisatawan melonjak 223,44 persen, mendorong kenaikan PAD sektor pariwisata lebih dari Rp4,3 miliar dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Bagi wilayah dengan keterbatasan PAD, langkah ini menjadi sinyal bahwa inovasi tata kelola bisa membuka ruang baru.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X kemudian menegaskan arah besar yang perlu ditempuh. Adaptasi kebijakan pendapatan dan belanja harus selaras dengan kerangka hukum terbaru, namun lebih dari itu, diperlukan kepemimpinan berjiwa wirausaha di tingkat kepala daerah dan OPD.
Digitalisasi layanan yang akuntabel, optimalisasi aset dan BUMD, pemanfaatan CSR, hingga pengelolaan hak kekayaan intelektual daerah disebut sebagai ladang potensi yang belum sepenuhnya digarap.
Sultan juga mengingatkan pentingnya solidaritas fiskal antarwilayah di DIY. Dalam konteks kebijakan opsen pajak kendaraan yang berpotensi memperlebar kesenjangan, semangat berbagi dan keadilan antar daerah menjadi kunci agar pembangunan Jogja tidak timpang.
Rakordal ini, pada akhirnya, bukan hanya soal menjaga neraca, tetapi memastikan bahwa setiap strategi pembiayaan tetap berpihak pada warga dan masa depan daerah.
sumber: Gunungkidulkab.go.id
