Kulon Progo, Voicejogja.com – Di balik tumbuhnya usaha di Kulon Progo, ada tanggung jawab yang tak selalu terlihat oleh publik. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) menjadi salah satu penopang agar investasi tetap tertib dan memberi dampak nyata bagi warga.
Bagi pelaku usaha, ketepatan menyampaikan LKPM bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bagian dari menjaga kepercayaan dan arah pertumbuhan ekonomi Kulon Progo.
Menjaga Ritme Investasi Daerah
LKPM merupakan laporan berkala yang wajib disampaikan pelaku usaha sebagai bentuk pertanggungjawaban atas realisasi investasi dan perkembangan usahanya.
Melalui laporan ini, pemerintah dapat melakukan pengawasan, pengendalian, sekaligus evaluasi kebijakan penanaman modal secara lebih terukur.
Di Yogyakarta, keteraturan ini menjadi fondasi penting agar pertumbuhan ekonomi tetap berjalan seimbang dan berkelanjutan.
Batas waktu yang Diperlukan
Untuk Triwulan I Tahun 2026, penyampaian LKPM berlangsung pada 1 hingga 15 April 2026, khusus bagi pelaku usaha non Usaha Mikro dan Kecil.
Pelaporan dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS) system pada laman oss.go.id, dengan memilih menu pelaporan LKPM.
Ketepatan waktu dan keakuratan data menjadi hal krusial agar pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan tanpa hambatan administratif.
Konsekuensi dan Kepatuhan
Keterlambatan atau tidak disampaikannya LKPM membawa konsekuensi yang tidak ringan. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, hingga pencabutan perizinan.
Ketentuan ini mengacu pada regulasi penanaman modal yang berlaku, sebagai upaya menjaga disiplin dalam ekosistem investasi.
Bagi Jogja, kepatuhan ini bukan sekadar aturan, tetapi cara menjaga iklim usaha tetap sehat dan terpercaya.
Pendampingan untuk Pelaku Usaha
Untuk mendukung kelancaran pelaporan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kulon Progo menyediakan layanan pendampingan.
Pelaku usaha dapat mengakses bantuan secara daring maupun datang langsung ke kantor layanan di Wates.
Langkah ini memberi ruang bagi pelaku usaha untuk tetap patuh, tanpa merasa berjalan sendiri dalam menghadapi sistem pelaporan.
Menjaga Kepercayaan Ekonomi Kulon Progo
Keteraturan dalam pelaporan investasi menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan, baik antara pelaku usaha dan pemerintah maupun dengan masyarakat luas.
Di Yogyakarta, pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dari angka, tetapi juga dari keterbukaan dan tanggung jawab yang menyertainya.
Ketika pelaporan berjalan tertib, arah pembangunan menjadi lebih jelas, dan manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh warga(Oi)
Sumber: Kulonprogokab.go.id
