Kulon Progo, VoiceJogja.com – Di balik ternak yang sehat dan harga pangan yang tetap terjaga, ada sistem yang jarang terlihat namun menentukan nasib peternak rakyat. Dari Balai Besar Veteriner Wates, Kulon Progo, negara kembali menegaskan keseriusannya menjaga ketahanan pangan nasional melalui penguatan pengendalian penyakit hewan menular strategis.
Pengendalian penyakit hewan bukan sekadar urusan teknis laboratorium. Bagi peternak rakyat di Kulon Progo dan wilayah sekitarnya, ia menyentuh langsung soal penghidupan, keberlanjutan usaha, hingga kepastian pangan bagi masyarakat luas.
Kesadaran inilah yang mengemuka saat Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menerima kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI di Balai Besar Veteriner (BBVet) Wates, Jumat (30/1/2026).
Kunjungan tersebut menjadi ruang temu antara pemerintah pusat dan daerah untuk melihat langsung kesiapan fasilitas laboratorium sekaligus menyelaraskan langkah pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS).
Penyakit-penyakit ini kerap menjadi ancaman laten bagi produktivitas ternak, terutama bagi peternak kecil yang menggantungkan hidup pada sektor peternakan rakyat.
Bupati Kulon Progo, Dr. H. R. Agung Setyawan, menyampaikan bahwa kehadiran Komisi IV DPR RI membawa semangat baru bagi daerah. Menurutnya, sektor pertanian dan peternakan bukan hanya penopang ekonomi, tetapi juga fondasi kesejahteraan masyarakat Kulon Progo.
Ia menjelaskan, pembangunan pertanian dan peternakan di Kulon Progo terus diarahkan pada keberlanjutan. Upaya peningkatan produktivitas berjalan beriringan dengan penguatan kelembagaan petani dan peternak, pemanfaatan teknologi tepat guna, serta pengembangan hilirisasi produk. Semua itu terhubung dengan pariwisata dan UMKM melalui konsep Agro-Tourism yang berbasis potensi lokal.
Namun, Agung menegaskan bahwa kemajuan tersebut tidak mengorbankan ruang hidup dan masa depan pangan daerah. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Lahan Baku Sawah (LBS), dan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSP) tetap menjadi komitmen utama sebagai benteng ketahanan pangan Kulon Progo.
Dari sisi teknis kesehatan hewan, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI, Dr. drh. Agung Suganda, menekankan posisi strategis BBVet Wates. Laboratorium ini tidak hanya melayani kebutuhan Daerah Istimewa Yogyakarta, tetapi juga menjadi rujukan nasional dan regional Asia Tenggara untuk empat penyakit hewan penting, Avian Influenza, Pullorum, Salmonella Enteritidis, dan Lumpy Skin Disease.
Ia memaparkan bahwa saat ini terdapat enam PHMS yang berdampak besar pada produksi ternak sapi dan kerbau, yakni Penyakit Mulut dan Kuku, Lumpy Skin Disease, bruselosis, antraks, penyakit Jembrana, serta septikemia epizootika atau penyakit ngorok.
Di antara penyakit tersebut, PMK dan LSD masih menjadi perhatian utama karena penyebarannya yang luas, terutama di wilayah dengan lalu lintas hewan yang tinggi seperti Pulau Jawa.
Pengendalian PHMS, menurutnya, merupakan fondasi penting untuk melindungi peternak dari kerugian ekonomi. Pemerintah terus mengupayakan vaksinasi PMK secara terencana dan serentak, meski kebutuhan vaksin masih cukup besar di lapangan.
Dampak penyakit hewan tidak berhenti pada ternak, tetapi menjalar pada turunnya produksi, naiknya harga pangan, hingga terganggunya rantai pasok.
Nada serupa disampaikan Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto. Ia menegaskan bahwa sistem kesehatan hewan yang kuat adalah kunci pencegahan dampak ekonomi yang lebih luas. Pencegahan, menurutnya, selalu lebih bijak dibandingkan menanggung kerugian besar akibat wabah yang tidak terkendali.
Komisi IV DPR RI mendorong penguatan sarana dan prasarana laboratorium, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta perhatian serius pada tenaga teknis peternakan di lapangan. Deteksi dini menjadi kunci agar penyakit hewan dapat dikendalikan sebelum menimbulkan kerugian besar bagi peternak dan masyarakat.
Diskusi yang melibatkan DPR RI, Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah, dan para pemangku kepentingan ini menutup rangkaian kunjungan kerja dengan satu harapan bersama: kebijakan yang lahir dari sinergi ini benar-benar berpihak pada peternak rakyat, menjaga kesehatan hewan, dan memastikan pangan yang aman serta terjangkau bagi masyarakat.
Dari Kulon Progo, upaya menjaga kesehatan hewan kembali menegaskan maknanya. Bukan hanya tentang ternak yang sehat, tetapi tentang keberlanjutan hidup peternak dan masa depan pangan negeri.
Sumber: Kominfo Kulon Progo
