Yogyakarta, VoiceJogja.com – Di tengah ritme hidup Kota Yogyakarta yang kian padat, perencanaan keluarga menjadi keputusan penting yang menentukan masa depan anak dan orang tua. Di balik angka statistik, ada pilihan sadar pasangan untuk menjaga kesehatan ibu, jarak kelahiran, dan kualitas pengasuhan.
Data terbaru menunjukkan kepesertaan KB aktif di Kota Yogyakarta telah mencapai 58,19 persen dari 36.853 pasangan usia subur (PUS) hingga Desember 2025. Angka ini mencerminkan konsistensi warga dalam memanfaatkan layanan Keluarga Berencana (KB) sebagai bagian dari perencanaan hidup.
MKJP Paling Diminati Warga Yogya
Sepanjang 2025, tercatat 1.979 PUS menjadi akseptor KB baru.
“Sepanjang 2025, tercatat 1.979 PUS menjadi akseptor KB baru. Angka ini menunjukkan partisipasi masyarakat dalam program KB terus bertambah,” ujar Kepala Bidang KB dan Pembangunan Keluarga DP3AP2KB Kota Yogyakarta, Herristanti.
Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) masih mendominasi. Jenis yang paling banyak dipilih adalah IUD atau alat kontrasepsi dalam rahim.
“Sejak dulu kalau di tingkat DIY, Kota Yogyakarta paling tinggi memang MKJP, terutama IUD,” jelasnya.
Selain IUD, penggunaan implan meningkat dibanding tahun sebelumnya. Minat terhadap Metode Operasi Pria (MOP) juga mengalami kenaikan signifikan dalam dua tahun terakhir.
Inovasi ” Sarung Tomi” dan Insentif Kontrasepsi Mantab
Peningkatan partisipasi ini tidak lepas dari sosialisasi berjenjang melalui kader KB di tingkat kemantren, kelurahan, hingga RT. Momentum Hari Keluarga Nasional, Hari Kontrasepsi Sedunia, dan Hari Ibu turut dimanfaatkan untuk edukasi publik.
DP3AP2KB menghadirkan inovasi bertajuk “Sarung Tomi” (Satu Juta untuk MOP dan MOW). Program ini memberikan insentif Rp1 juta bagi peserta kontrasepsi mantap yang memenuhi syarat, melalui dukungan Dana BOKB dan APBD.
“Khusus MOP dan MOW, reward ini kami berikan bagi warga ber-KTP dan berdomisili Kota Yogyakarta. Antusiasmenya meningkat, bahkan tahun lalu kuota harus ditambah,” ungkap Herristanti.
Meski demikian, layanan kontrasepsi tetap terbuka bagi masyarakat luar kota. Untuk MKJP seperti IUD dan implan, warga luar daerah dapat dilayani dengan koordinasi antarwilayah terkait pencatatan data.
Layanan Rutin Dinilai Lebih Efektif
Layanan KB kini lebih banyak diakses melalui fasilitas kesehatan secara rutin. Sejumlah puskesmas dan klinik membuka layanan berkala dan dapat mengklaim dana operasional melalui BOKB.
“Karena layanan rutin tersedia, masyarakat punya banyak pilihan. Jadi kegiatan massal satu hari kadang tidak terlalu ramai,” jelasnya.
Untuk kontrasepsi mantap seperti MOP dan MOW, proses skrining dilakukan secara ketat. Pertimbangan meliputi usia istri tidak lebih dari 49 tahun, jumlah anak umumnya lebih dari dua, tidak memiliki balita, kondisi keluarga harmonis, serta persetujuan kedua pasangan melalui informed consent.
“Karena ini kontrasepsi mantap, pasangan benar-benar harus sudah mantap tidak ingin menambah anak. Tidak semua permintaan bisa langsung disetujui, ada proses skrining dan konsultasi,” tegas Herristanti.
KB Bukan Sekedar Menekan Angka Kelahiran
Meski Total Fertility Rate (TFR) Kota Yogyakarta telah berada di bawah dua, program KB Kota Yogyakarta tetap menjadi prioritas.
Herristanti menekankan, KB bukan semata soal jumlah anak. Ia berkaitan dengan pengaturan jarak kehamilan, pencegahan stunting, kesehatan reproduksi ibu, hingga menekan risiko komplikasi jangka panjang seperti osteoporosis.
“KB bukan hanya soal jumlah anak, tetapi kualitas pengasuhan dan kesehatan ibu,” katanya.
Masyarakat juga diimbau tidak hanya mengandalkan metode tradisional yang memiliki tingkat kegagalan lebih tinggi. Beragam metode KB modern tersedia secara gratis dan dapat diakses melalui fasilitas kesehatan.
Bagi Jogja, perencanaan keluarga adalah bagian dari perencanaan masa depan kota. Ketika keluarga sehat dan terencana, kualitas generasi berikutnya ikut terjaga.(Oi)
