Gunungkidul, VoiceJogja.com – Hujan turun pelan di Ngalang, tetapi balai pertemuan tetap hangat oleh percakapan. Warga duduk berdampingan dengan para kepala dinas, membicarakan persoalan yang selama ini mereka rasakan sehari-hari.
Jagongan Kelurahan yang digelar Pemda DIY melalui DPMKPP menjadi ruang dialog terbuka bagi masyarakat Gunungkidul. Di sini, masalah tidak sekadar dicatat, tetapi langsung dicari jalannya bersama.
Belanja Masalah di Ngalang
Kepala Dinas PMKPP DIY, KPH Yudanegara, menyebut forum ini mengusung misi “belanja masalah”. Empat belas kepala dinas diboyong langsung agar setiap persoalan yang muncul dapat segera dicarikan kebijakan atau regulasinya.
“Saya sampaikan kepada kawan-kawan di Pemda DIY, kalau bisa yang hadir itu harus kepala dinas. Karena kalau kepala dinas yang hadir, regulasi kebijakan bisa diselesaikan malam hari ini juga,” tegasnya di hadapan warga.
Isu pertanahan menjadi salah satu pokok bahasan. Sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, peran lurah sebagai pemangku keistimewaan ditekankan dalam menjaga Sultan Ground (SG), Pakualaman Ground (PAG), serta tanah kas desa demi kesejahteraan masyarakat.
Respon Bencana dan Mitigasi
Dialog juga menyinggung tanah longsor di Hargomulyo dua pekan lalu. Pemda DIY mendorong percepatan pemulihan akses jalan, rumah warga, dan aktivitas ekonomi.
BPBD DIY dan Dinas PU hadir untuk mendiskusikan langkah mitigasi dan pemulihan bersama masyarakat serta Bupati.
Bagi warga, kehadiran lintas instansi dalam satu forum memberi rasa didengar. Persoalan infrastruktur, kebencanaan, hingga tata kelola tanah dibahas tanpa jarak birokrasi yang kaku.
Budaya Dialog, Bukan Konfrontasi
KPH Yudanegara menegaskan DIY tidak memiliki tradisi kekerasan dalam menyampaikan aspirasi. Musyawarah dan dialog terbuka menjadi jalan utama mencari solusi.
Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, mengingatkan pentingnya menjaga etika dan budaya Jawa yang santun dan rukun.
“Jangan sampai orang Jawa kehilangan jati dirinya. Jika ada masalah, gunakan ruang dialog dan musyawarah yang baik,” ujarnya.
Warga juga diminta tidak mudah terprovokasi, termasuk dalam bermedia sosial, serta memahami konsekuensi Undang-Undang ITE.
Jagongan Kelurahan di Ngalang menjadi cermin cara Jogja merawat demokrasi lokal: duduk bersama, mendengar, lalu merumuskan jalan keluar. Di tengah beragam tantangan, ruang dialog seperti ini menjadi fondasi agar Gunungkidul tetap kondusif, ayem, dan tentrem.(Oi)
Sumber: Gunungkidulkab.go.id
