Bantul, VoiceJogja.com – Di tengah perubahan lanskap media yang kian cepat, pers tetap memegang peran penting sebagai jembatan antara kebijakan dan suara warga. Dari Bantul, peringatan Hari Pers Nasional 2026 menjadi ruang refleksi bersama tentang masa depan jurnalisme yang berintegritas dan berpihak pada kepentingan publik.
Pendopo Parasamya Bantul menjadi saksi pertemuan insan pers dan pemerintah daerah dalam Sarasehan Media yang menandai puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026. Forum ini tidak sekadar menjadi ajang seremonial, melainkan ruang dialog untuk meneguhkan kembali posisi pers dalam kehidupan demokrasi lokal.
Ketua Forum Pewarta Bantul, Sukro Riyadi, menyampaikan bahwa peringatan HPN tahun ini membawa perasaan yang berlapis. Di satu sisi, ada kebahagiaan karena pers masih diberi ruang dan kepercayaan.
Namun di sisi lain, ada kegelisahan melihat perubahan drastis dunia media dibandingkan satu hingga satu setengah dekade lalu. Media cetak perlahan ditinggalkan pembaca, televisi kehilangan penonton, sementara arus informasi bergerak ke platform yang jauh lebih cepat dan cair.
Perubahan itu berdampak langsung pada keberlangsungan profesi wartawan, termasuk mereka yang bertugas di Bantul. Meski demikian, Sukro menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang terus membuka ruang bagi kerja-kerja jurnalistik.
Di tengah kondisi yang tidak mudah, ia meyakini wartawan tetap bekerja dengan berpegang pada Undang-Undang Pers, kode etik jurnalistik, dan suara hati nurani.
Dalam kesempatan tersebut, Sukro juga memohon doa agar Forum Pewarta Bantul tetap lestari dan mampu terus memberi kontribusi positif bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Keberadaan forum ini diharapkan tetap menjadi bagian dari upaya membangun Bantul melalui informasi yang bertanggung jawab dan mencerahkan.
Wakil Bupati Bantul, Aris Suharyanta, menegaskan bahwa Hari Pers Nasional memiliki makna lebih dari sekadar peringatan tahunan. Baginya, momentum ini penting untuk meneguhkan pers sebagai pilar demokrasi, penjaga nurani publik, sekaligus mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang.
Tema sarasehan, Strategi Pemerintah Digital dalam Navigasi Media, dinilai sangat relevan dengan tantangan keterbukaan informasi dan percepatan digital. Ruang publik kini dibentuk oleh pertemuan media konvensional, media daring, dan media sosial yang bergerak cepat, dinamis, sekaligus penuh tantangan.
Dalam situasi tersebut, Aris menekankan bahwa pemerintah dituntut tidak hanya hadir di ruang publik, tetapi juga mampu bernavigasi secara cerdas. Strategi komunikasi publik perlu dibangun di atas prinsip keterbukaan, kejujuran, kecepatan, serta kolaborasi yang sehat dengan insan pers.
Lebih jauh, Pemerintah Kabupaten Bantul memandang pers bukan sebagai objek, melainkan mitra strategis pembangunan. Kritik, masukan, dan fungsi kontrol sosial yang dijalankan media dipahami sebagai bagian penting untuk memastikan kebijakan publik tetap berpihak pada kepentingan warga.
Sinergi antara pemerintah dan pers, menurut Aris, perlu terus diperkuat, terutama dalam menghadapi disinformasi dan hoaks. Di saat yang sama, pers diharapkan tetap membangun narasi positif yang berpijak pada fakta dan etika jurnalistik, demi menjaga kualitas ruang publik dan kepercayaan masyarakat.
Peringatan Hari Pers Nasional 2026 di Bantul pun menjadi penanda bahwa di tengah perubahan zaman, pers tetap dibutuhkan, bukan hanya sebagai penyampai berita, tetapi sebagai penjaga akal sehat bersama.’
sumber: Bantulkab.go.id
